Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggratiskan biaya SPP bagi siswa SD dan SMP swasta mulai 2027 mendapat dukungan dari Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon, Syaeful Bahri.

Ia menilai kebijakan yang digagas Wali Kota Cilegon Robinsar tersebut merupakan langkah bersejarah dalam meningkatkan akses pendidikan.

Syaeful Bahri mengatakan, program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.

“Ini bukan sekadar janji politik, tetapi sebuah terobosan historis yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan Kota Cilegon,” katanya.

Menurutnya, kebijakan itu memiliki sejumlah dampak strategis bagi dunia pendidikan di Kota Cilegon.

Pertama, menciptakan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ia menjelaskan, selama ini mayoritas satuan pendidikan di Kota Cilegon dikelola oleh pihak swasta. Melalui program tersebut, pemerintah dinilai hadir untuk membantu masyarakat tanpa membedakan status sekolah.

“Keluarga yang selama ini terbebani biaya SPP akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi solusi atas persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurutnya, ketika biaya pendidikan di sekolah swasta telah ditanggung pemerintah, masyarakat tidak lagi hanya berfokus pada sekolah negeri.

“Ke depan kompetisi akan bergeser menjadi kompetisi kualitas pembelajaran, bukan lagi kompetisi kemampuan ekonomi orang tua,” ungkapnya.

Syaeful juga menilai program itu dapat memperkuat keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini menghadapi tantangan pembiayaan.

Subsidi dari pemerintah diharapkan mampu membantu sekolah menjaga kualitas tenaga pendidik, meningkatkan sarana prasarana, hingga mengembangkan inovasi pembelajaran.

Sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Cilegon, Syaeful menyatakan siap mendukung implementasi program tersebut.

Dukungan itu meliputi proses verifikasi data penerima manfaat, pengawasan penggunaan dana subsidi agar tepat sasaran, hingga sosialisasi kepada masyarakat bersama pemerintah daerah dan yayasan pendidikan.

Ia berharap persiapan program dilakukan sejak dini agar pelaksanaannya pada 2027 berjalan optimal.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan Wali Kota Robinsar, Kota Cilegon dapat menjadi daerah percontohan di Banten dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan,” pungkasnya.